Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Dalam, S.H., KN dari Fraksi PKB. (foto/mandanews.id/red)
Indramayu, Mandanews.id – Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dalam, S.H., KN, menyoroti permasalahan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Ia mempertanyakan efektivitas program Universal Health Coverage (UHC) yang telah menggelontorkan anggaran Rp 87 miliar, namun masih menyisakan persoalan serius di lapangan.
Orang Miskin Dilarang Sakit?
Dalam menegaskan bahwa hak masyarakat terhadap layanan kesehatan telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Tak hanya itu, Pasal 34 ayat (3) juga menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat.
Namun, realitas di lapangan justru seakan bertolak belakang.
“Apakah dengan adanya berbagai peraturan itu, masyarakat benar-benar telah terjamin kesehatannya? Apakah layanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD sudah memadai?” cetus Dalam dengan nada kritis, Jumat (07/03/2025).
Menurutnya, dengan anggaran Rp 87 miliar yang dialokasikan, masyarakat seharusnya bisa dengan mudah mendapatkan layanan kesehatan, baik di Puskesmas maupun rumah sakit milik pemerintah daerah.
Namun, kenyataan berbicara lain—masih ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan medis.
Evaluasi UHC dan Layanan BPJS di IGD
Program UHC yang dicanangkan oleh bupati sebelumnya, kata Dalam, memang harus diteruskan.
Namun, lebih dari itu, pelaksanaannya harus dievaluasi agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menyoroti kasus penolakan pasien BPJS atau masyarakat miskin di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit daerah, yang menurutnya harus menjadi perhatian serius bagi bupati dan wakil bupati yang baru.
“Jangan sampai ada warga yang terlantar atau bahkan kehilangan nyawa hanya karena sistem layanan kesehatan yang buruk,” tegas Politisi PKB tersebut.
Dengan anggaran yang begitu besar, ia mendesak pemerintah daerah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi warga miskin yang merasa “dilarang sakit” karena kendala biaya atau pelayanan kesehatan yang tidak optimal. (Dwi/red)