Masyarakat sedang mengantre untuk mengambil beras bantuan pangan di Balai Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. (foto/mandanews.id/zidan)
Indramayu, Mandanews.id – Salah satu calon legislatif atau caleg terima Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP).
Hal tersebut terungkap ketika penyaluran program beras gratis itu di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, Kamis (01/02/2024).
Sekretaris Desa Dermayu, Hasbi Hudaya mengungkap ada beberapa warganya yang mampu terdaftar sebagai KPM. Bahkan, salah satunya diketahui merupakan seorang Calon Legislatif (Caleg).
“Iya ada (Caleg) terdaftar,” kata Hasbi.
Hasbi menyebut, dari pantauan pihak pemerintah desa, calon legislatif tersebut dinilai seorang yang sudah dianggap mampu.
“Menurut pantauan kami Caleg tersebut kita anggap sudah mampu, dan tidak layak mendapatkan Bansos,” kata dia.
Dia menjelaskan caleg yang terdaftar sebagai KPM baru terjadi di tahun ini.
“Ia masuk dalam data KPM baru, sedangkan di tahun sebelumnya caleg tersebut tidak terdaftar,” kata Hasbi.
Hasbi menyebut, pemerintah desa sendiri tidak tahu soal pendataan tersebut, mengingat data yang didapat berbeda dengan pendataan yang dilakukan pemerintah desa.
“Data itu berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas),” kata Hasbi.
“Kita gak tau, kita kan hanya menerima data dari sananya. Memang benar, ada masyarakat yang tadinya dapat sekarang jadi gak dapat, dan yang dulunya gak dapat sekarang dapat,” imbuh Hasbi.
Hasbi mengungkap, pemerintah desa hanya menjalankan tugas untuk penyaluran saja.
“Data itu sebenarnya bisa dirubah jika warga yang dinilai mampu tersebut mau membuat pernyataan menolak bantuan,” kata dia.
“Hanya saja, sampai saat ini tidak ada yang mengajukan penolakan terhadap bansos tersebut,” sambungnya.
“Namanya rezeki, mau yang mampu atau yang miskin pasti diterima kalau memang dikasih,” tambahnya.
Hasbi menyebut untuk tahun ini meningkat menjadi 544 KPM dari sebelumnya yang hanya sekitar 400 KPM.
“Masing-masing mendapat bantuan sebanyak 10 kilogram beras untuk bulan Januari 2024,” ungkap Hasbi.
Sementara itu, Bupati Indramayu, Nina Agustina mengatakan, saat ini ia dan jajaran terus berkeliling ke desa-desa untuk memantau penyaluran bantuan pangan tersebut.
Hal ini bertujuan untuk belanja masalah yang terjadi di masyarakat, termasuk soal penyaluran bansos dari pemerintah pusat untuk masyarakat. Jangan sampai, bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran.
“Harusnya kita juga malu ya, misalkan orang mampu kok cuma untuk 10 kilogram aja rela ngantri, kebangetan,” kata Nina, saat ditemu pada kunjungan kerja di Desa Terusan.
Nina Agustina juga meminta kepada masyarakat apabila menemukan temuan-temuan perihal bansos tersebut bisa melapor ke pemerintah daerah.
Sehingga Pemda Indramayu bisa tahu dan bisa dicarikan jalan solusinya. (Zidan/Dwi)