Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari fraksi PKB, Kiki Arindi, S.T saat membacakan pandangan umum. (foto/mandanews.id/red).
Indramayu, Mandanews.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Indramayu mengkritik tajam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu 2024 dalam Rapat Paripurna, Selasa (4/3/2025).
Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Indramayu, Kiki Arindi, S.T., menyoroti berbagai permasalahan, mulai dari sektor pendidikan, kemiskinan, hingga pertanian yang dianggap masih jauh dari harapan masyarakat.
Fraksi PKB mengapresiasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya dalam aspek Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
Namun, angka peningkatan HLS yang hanya naik 0,016 tahun dinilai terlalu kecil untuk diklaim sebagai keberhasilan.
“Kami melihat masih banyak anak yang putus sekolah akibat keterbatasan biaya dan akses. Sarana dan prasarana pendidikan pun masih belum merata di Indramayu,” ujar Kiki.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk membeberkan strategi konkret dalam mengatasi ketimpangan pendidikan, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah.
PKB menyoroti keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan dari 12,13% menjadi 11,93%.
Namun, menurut mereka, penurunan ini tidak serta-merta mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi buruh tani yang tidak memiliki lahan.
“Mayoritas kepala keluarga di Indramayu menggantungkan hidup dari pertanian, tapi mayoritasnya adalah buruh tani tanpa kepemilikan lahan. Bagaimana mungkin kesejahteraan meningkat jika mereka hanya menjadi pekerja tanpa kepastian penghasilan,” tegas Kiki.
PKB pun mendesak agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pertanian, tetapi juga memperkuat sektor ekonomi lain agar masyarakat memiliki alternatif sumber pendapatan.
Fraksi PKB juga menyoroti pendapatan daerah yang pada APBD Perubahan 2024 mencapai Rp3,69 triliun dengan realisasi 98,29%.
Meski terlihat positif, mereka mengkritik rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya 17,94%.
“Dengan dominasi pendapatan transfer hingga 82,06%, apakah pemerintah daerah sudah maksimal menggali potensi PAD? Masih banyak sektor yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan sendiri tanpa harus bergantung pada dana pusat,” kata Kiki.
Ia juga mengingatkan bahwa anggaran yang besar seharusnya bisa berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya menjadi angka di laporan keuangan.
Program Unggulan Bupati Dinilai Gagal, Banyak yang Hanya Seremonial
PKB juga menyoroti kegagalan beberapa program unggulan Bupati Indramayu, seperti DOK-MARU (Dokter Masuk Rumah) yang dinilai tidak efektif karena banyak laporan warga yang menghubungi layanan ini tetapi tidak direspons.
“Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Jika program ini hanya sekadar seremonial tanpa pelayanan yang maksimal, maka harus dievaluasi,” tegas Kiki.
Hal yang sama juga terjadi pada program PERI (Perempuan Purna Pekerja Migran) dan LEDIG (Lebu Digital) yang menurut PKB hanya sekadar nama tanpa implementasi yang jelas.
Bahkan, program LEDIG disebut membebankan anggaran ke desa tanpa dukungan dari pemerintah daerah.
“Kebijakan seperti ini justru memberatkan desa, bukan membantu. Bagaimana mungkin desa dipaksa menjalankan program tanpa anggaran yang memadai,” kritiknya.
PKB juga menyoroti minimnya fasilitas penerangan jalan umum di Indramayu.
“Jangankan di jalan desa, di jalan kabupaten saja masih banyak yang gelap,” tukas Kiki.
Selain itu, peran pemerintah daerah dalam mendukung UMKM juga dinilai masih minim.
“Perhatian terhadap pelaku UMKM masih kurang. Seharusnya ada kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka,” kata Kiki.
Sebagai penutup, PKB menegaskan bahwa serapan anggaran di bawah 90% menunjukkan ketidakefisienan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bekerja.
Mereka pun meminta agar Bupati menerapkan sistem reward and punishment bagi OPD yang kinerjanya buruk.
“Kami tidak ingin melihat anggaran hanya menjadi angka di laporan tanpa manfaat nyata bagi masyarakat. Jika OPD tidak bisa mencapai target, harus ada konsekuensi tegas,” pungkas Kiki.
Dengan berbagai kritik ini, PKB berharap Pemkab Indramayu tidak sekadar berpuas diri dengan angka-angka di atas kertas, tetapi benar-benar bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. (Dwi/red)