Anggota DPRD Indramayu Pertanyakan Program “Indramayu Belajar”: Slogan atau Realita?

Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi PKB, H. Dalam, S.H., KN. (foto/mandanews.id/dok.)


Indramayu, Mandanews.id – Program Indramayu Belajar, salah satu dari 14 Program Percepatan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Kabupaten Indramayu.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dalam, mempertanyakan apakah program ini benar-benar akan berjalan atau hanya menjadi sekadar slogan politik.

Diketahui, Indramayu Belajar mencakup bantuan biaya pendidikan dan penunjang pendidikan bagi siswa serta santri, layanan bagi anak putus sekolah, dan optimalisasi program kejar paket.

Namun, dengan jumlah lembaga pendidikan dan peserta didik yang begitu besar, muncul pertanyaan besar: Seperti apa skema bantuan pendidikan yang akan diberikan?

Berdasarkan data terbaru per Maret 2025, Kabupaten Indramayu memiliki total ribuan lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, dengan jumlah peserta didik yang sangat banyak. Berikut rinciannya:

PAUD: 982 lembaga dengan 41.440 siswa

SD: 865 sekolah dengan 167.130 siswa

SMP: 216 sekolah dengan 65.256 siswa

Kesetaraan (PKBM): 105 lembaga dengan 13.567 peserta didik

1. PAUD
     TK Negeri  4
     TK Swasta  495
     KB  45
      SPS  438
2. Sekolah Dasar 
    SD Negeri  823
    SD Swasta  42
3. Sekolah Menengah Pertama
     SMP Negeri   90
     SMP Swasta  126
4. Kesetaraan
     PKBM Negeri   1
      PKBM Swasta  104.
5. Jumlah Peserta Didik
     PAUD  : 41.440 siswa
     SD       :167.130
     SMP    :65.256
     Kesetaraan  :13.567.

Melihat angka tersebut, anggota DPRD dari Fraksi PKB ini mengkritisi kesiapan pemerintah daerah dalam merealisasikan program ini.

“Bagaimana bentuk konkret bantuan pendidikan ini? Apakah seluruh siswa akan mendapatkan manfaat, atau hanya sebagian kecil saja?” ujar Dalam, Selasa (25/03/2025).

Anggota DPRD Fraksi PKB tersebut juga menyoroti bagaimana nasib anak-anak yang putus sekolah.

Ia menekankan bahwa program ini seharusnya tidak hanya menjadi janji manis, tetapi benar-benar dijalankan dengan transparan dan tepat sasaran.

“Jika memang serius, pemerintah daerah harus segera memaparkan mekanisme bantuan pendidikan yang dijanjikan. Jangan sampai Indramayu Belajar hanya menjadi jargon tanpa realisasi,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak eksekutif terkait pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota dewan tersebut.

Masyarakat pun menanti, apakah program ini akan menjadi game changer bagi pendidikan di Indramayu atau justru berakhir sebagai retorika politik belaka. (Dwi/red)