Lucky Hakim diwawancara usai melakukan syukuran kemenangannya di kantor DPD Partai NasDem Indramayu, Kecamatan Balongan. (foto/mandanews.id/riyan)
Indramayu, Mandanews.id – Setelah ditetapkan sebagai pasangan calon (paslon) Bupati Indramayu terpilih, Lucky Hakim dan Syaefudin, berencana akan fokus pada perbaikan birokrasi dan melanjutkan program bupati sebelumnya yakni Nina Agustina.
Hal itu diungkapkan Lucky Hakim saat melakukan syukuran kemenangannya di kantor DPD Partai NasDem Indramayu, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (14/12/2024).
“Program-program bupati yang lama tentu akan kita lihat mana yang sesuai dengan program kami, dan itu kita jalankan. Namun yang tidak sesuai pun tetap dijalankan, karena itu sudah menjadi keputusan antara eksekutif dan legislatif,” ungkap dia.
Sebelum menjalani program Bupati Indramayu sebelumnya, aktor terkenal Lucky Hakim tersebut akan menunggu penetapan dan pelantikan sebagai Bupati Indramayu.
“Ya kita sesuai dengan aturan yang berlaku, menunggu penetapan yang akan dilakukan oleh KPU. Setahu saya, saya mendengar katanya sih di bulan Januari, lalu setelah itu pelantikannya di tanggal 10 Februari 2025. Kita menunggu untuk itu,” terang dia.
Lucky mengatakan, meski ia bersama dengan pasangannya, Syaefudin, belum resmi dilantik, namun ia berencana akan melakukan perombakan diberbagai Dinas di Indramayu.
“Yang akan dibenahi di Kabupaten Indramayu nanti, pertama birokrasi kita benahi. Kita sama-sama tahu saat ini begitu banyak rangkap jabatan, begitu banyak kekosongan, ditengah eselon-eselon yang di bawah eselon dua dan tiga, itu harus kita isi,” kata dia.
Selain itu, Lucky Hakim pun berencana akan melakukan mutasi dan rotasi kesejumlah kepala dinas yang saat ini masih menjabat. Adapun, lanjut Lucky, tujuan perombakan di Kepala Dinas tersebut, untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat di Indramayu.
“Ada beberapa aturan yang memang membatasi. Mungkin sebelum 6 bulan kita tidak bisa melakukan mutasi dan rotasi, tapi dengan persetujuan dari Kemendagri untuk hal-hal yang urgent dan penting mungkin ada pengecualian. Karena memang kalau kita mau mengoptimalkan fungsi pelayanan, maka si pelayannya ini pun harus optimal kerjanya,” jelas dia. (Riyan/Dwi)