Indramayu, Mandanews.id – Aliansi Topi Jerami bakal menggelar aksi tegas pada momentum Hari Anti Korupsi Dunia tahun 2024, pada Kamis (12/12/2024) besok.
Mereka melayangkan tuntutan keras terhadap kinerja buruk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di bawah kepemimpinan Direktur yang sekarang.
Tidak hanya itu, Bupati Indramayu pun ikut disorot karena dinilai abai terhadap pelayanan publik dan permasalahan industri di wilayahnya.
Perwakilan Aliansi Topi Jerami, Samsul Maulidin mengungkapkan berbagai keluhan masyarakat.
Menurutnya, Di bawah kepemimpinan sekarang, pelayanan PDAM dinilai memburuk. Air keruh dan ngicir, namun tarif justru melambung tinggi.
Ironisnya, di tengah sorotan kinerja buruknya, Dirut PDAM diduga malah terlibat dalam Pilkada 2024 untuk mendukung kandidat incumbent.
Setelah pesta demokrasi usai, tarif PDAM kembali naik signifikan. Hal ini memicu dugaan adanya praktik koruptif dalam pengelolaan PDAM.
“Dirut PDAM sudah dilaporkan ke Polres Indramayu, tapi mangkir dari panggilan penyidik. Ini jelas menunjukkan ketidakhormatan terhadap hukum,” ungkap juru bicara Aliansi Topi Jerami.
Tak berhenti di situ, Aliansi ini juga menilai kegagalan Dirut PDAM sebagai refleksi dari kelemahan Bupati Indramayu sebagai pengawas utama.
Perekrutan Dirut PDAM yang melibatkan Bupati dianggap tidak melalui pengawasan ketat, dan tidak ada langkah nyata dari pemerintah daerah untuk memperbaiki buruknya kinerja PDAM.
Menurutnya, selain PDAM, Bupati juga disorot terkait masalah di kawasan industri Losarang.
Aliansi Topi Jerami menuding adanya dugaan praktik mafia tanah dan galian ilegal di wilayah tersebut.
“Banyak tanah dikuasai secara tidak sah, bahkan ada lubang-lubang galian yang tidak sesuai aturan. Dampaknya? Rakyat kecil yang rugi,” tegasnya.
Mereka menuntut penghentian sementara pembangunan kawasan industri, setidaknya hingga musim hujan selesai, untuk menghindari kerusakan lingkungan yang lebih parah.
Tuntutan Aliansi Topi Jerami
Berdasarkan hasil investigasi dan aspirasi masyarakat, Aliansi Topi Jerami melayangkan 8 tuntutan tegas:
- Bupati Indramayu bertanggung jawab atas buruknya pelayanan PDAM.
- Bupati tidak boleh berdiam diri di tengah keburukan kinerja BUMD.
- Mendesak audit transparan terhadap keuangan PDAM.
- Menuntut penegakan hukum terhadap Direktur PDAM
- Jika terbukti korupsi, pecat Direktur PDAM dan pulangkan ke kampungnya.
- Usut tuntas praktik mafia tanah di Losarang.
- Hentikan galian ilegal (kuari).
- Hentikan sementara pembangunan kawasan industri hingga musim hujan berakhir.
Samsul menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan sekadar aspirasi, tetapi merupakan ultimatum kepada pemerintah daerah untuk bertindak.
“Kami tidak akan diam. Jika pemerintah terus mengabaikan suara rakyat, kami siap turun ke jalan dengan massa lebih besar,” pungkasnya. (Red)