Cirebon, Mandanews.id – Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah memperkuat komitmennya untuk menghadirkan layanan kesehatan berkualitas melalui evaluasi mendalam atas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam rangka ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat turun langsung melakukan penilaian kinerja program tersebut.
Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Miijaya, menyampaikan apresiasinya atas langkah BPK Jabar yang menunjukkan perhatian serius terhadap keberlangsungan JKN di wilayahnya.
“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran tim BPK Jabar. Kehadiran mereka menjadi sinyal penting bahwa Kabupaten Cirebon mendapatkan perhatian khusus dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan untuk masyarakat,” ujar Wahyu di Pendopo Bupati Cirebon, Senin (18/11/2024).
Wahyu menegaskan, masukan dari BPK sangat diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaan JKN, khususnya dalam memastikan manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Cirebon.
Evaluasi Menyeluruh untuk Pelayanan yang Lebih Optimal
Kepala BPK Jawa Barat, Whidi Widayat, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini difokuskan pada periode pelaksanaan JKN tahun 2022 hingga triwulan ketiga 2024. Ada empat aspek utama yang menjadi perhatian: kualitas tenaga kesehatan, ketersediaan fasilitas dan alat kesehatan, pemenuhan obat-obatan dan bahan medis, serta pengelolaan pembiayaan yang mencakup sistem kapitasi dan nonkapitasi.
“Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang masih terjadi dalam pelaksanaan JKN. Masalah seperti antrean panjang di fasilitas kesehatan dan distribusi layanan yang belum merata menjadi tantangan utama,” ungkap Whidi.
Ia menambahkan, pemeriksaan ini mencakup sejumlah lembaga, termasuk Dinas Kesehatan, RSUD, puskesmas, hingga BPJS Kesehatan. Whidi menekankan bahwa meski JKN sudah berjalan hampir satu dekade sejak diluncurkan pada 1 Januari 2014, berbagai persoalan tetap muncul dan membutuhkan perhatian serius.
Kolaborasi untuk Masa Depan Kesehatan yang Lebih Baik
Sinergi antara Pemkab Cirebon dan BPK Jawa Barat diharapkan dapat melahirkan solusi konkret untuk meningkatkan kualitas layanan JKN. Dengan pendekatan berbasis data dan evaluasi yang komprehensif, rekomendasi yang diberikan BPK diharapkan mampu mengatasi kendala di lapangan.
Pemkab Cirebon optimis kolaborasi ini akan membawa dampak positif, tidak hanya dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan, tetapi juga dalam memastikan akses yang lebih merata di seluruh wilayah.
“Kami percaya bahwa dengan kerja sama ini, pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon dapat menjadi lebih baik dan memberikan kepuasan bagi masyarakat,” tutup Wahyu dengan penuh keyakinan.